Kehidupan Membaik Berkat Tanaman Sawit

1405kelapa-sawit

Kisah Sukses Transmigran Sawit (1)

Transmigran di Pelalawan, Riau dulu hidup miskin dan serba kekurangan. Untuk mengubah nasib, mereka ikut program transmigrasi dari daerah asal mereka di Pulau Jawa. Kini mereka petani sawit sukses. Hidup berkecukupan, punya rumah gedong dan mobil pribadi.

Raut kebahagiaan terpancar di wajah Sunarto, 48 tahun. Keputusannya mengikuti program transmigrasi pada 1990 silam kini berbuah manis. Berkat sawit kini bergelimang kecukupan. Sunarto merupakan satu dari sekian banyak warga transmigran yang sukses bertani sawit di Kabupaten Pelalawan, Riau. “Alhamdulillah, sekarang saya sudah berkecukupan, punya mobil dan bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi,” kata Sunarto.

Fakta ini sangat berbeda dengan kondisinya 20 tahun silam. Saat mengikuti program transmigrasi dari Jawa ke Sumatra, ia pun kerap diolok karena dinilai tak mampu untuk bertahan hidup di Jawa.

Berbagai tudingan miring itu tidak menyurutkan niatnya untuk meninggalkan kampung halaman dan mengadu nasib di daerah terpencil sebagai warga transmigrasi. “Saya sudah usaha semuanya, pernah jadi kuli di Jakarta, tapi tetap saja jauh dari cukup,” katanya.

Sejak itulah Sunarto menetap di Desa Tasik Juang Pelalawan, Riau. Ia awalnya mendapatkan lahan satu kavling (sekitar 2 hektar) yang disediakan pemerintah. Lahan sawit itu awalnya dikelola oleh PT Asian Agri.

Setelah kebun sawit mulai menghasilkan dengan usia tanaman sawit empat tahun, kebun tersebut mulai diserahkan ke warga transmigrasi. Kebun tersebut dikelola oleh masyarakat transmigrasi melalui sistem Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Plasma. “Selama empat tahun pertama saat kebun belum diserahkan, kami bekerja di perkebunan Asian Agri dan untuk menambah  penghasilan, kami jualan sayur keliling kampung naik sepeda,” tutur Sunarto.

Untungnya di tahun pertama, ia dan warga transmigrasi lainnya mendapat bantuan tunjangan hidup dari pemerintah berupa paket sembako. Isinya ada beras, ikan asin, dan minyak goreng.

Bermodal kebun plasma seluas dua hektar itu, Sunarto terus berjibaku untuk membuka kebun sawit sendiri. Kini luas lahan plasma miliknya mencapai 8 hektar. Sementara kebun milik pribadi seluas 12 hektar. “Total lahan sawit saya 20 hektar,” katanya.

Menjadi petani sawit sukses juga dirasakan Joko, 49 tahun. Transmigran asal Semarang, Jawa Tengah ini merupakan teman seperjuangan Sunarto.

Berangkat dari menggarap lahan satu kavling, Joko penuh kesabaran untuk mengelolanya. Dari dua hektar yang ditanami tahun 1990, kini ia sudah punya 5 hektar lahan plasma dan 8 hektar lahan sawit pribadi.

Sama dengan Sunarto, kini hidup Joko telah berkecukupan. “Alhamdulillah saya baru saja beli Kijang Innova Luxury,” ujarnya tersenyum lebar.

Di desa Sunarto yang dulunya era tahun 1990-an, rumah mereka hanya dinding papan, kini semuanya sudah disulap menjadi rumah yang megah. Jangan heran, bila di setiap rumah petani sawit ini terparkir mobil dari Innova sampai Fortuner.

SOURCE : KONTAN
DATE : 22 AUGUST 2014
AUTHOR : HAVID VEBRI – KONTAN

Regulasi Gambut, Keseimbangan Lestari

Lahan-Gambut-di-kalimantan

Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut justru dapat mematikan investasi senilai Rp. 240 triliun dan membuat 640.000 pekerja menganggur.

 

Bagaimana mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan berdalih melindungi ekosistem gambut secara bersamaan justru memicu kemiskinan karena mematikan perekonomian rakyat? Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat sebelum memutuskan regulasi yang mengerdilkan potensi memanfaatkan lahan gambut, seperti di Eropa, Amerika Serikat dan Australia.

 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Indonesia (GAPKI) memperkirakan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) mematikan investasi perkebunan kelapa sawit senilai Rp. 136 triliun di lahan gambut seluas 1,7 juta hektar. Devisa ekspor senilai Rp. 103,2 triliun akan menguap ditambah sedikitnya 340.000 pekerja langsung sektor perkebunan, selain pabrik dan kontraktor pemasok, bakan menganggur begitu PP PPEG berlaku.

 

Moratorium itu juga membuat Indonesia kehilangan potensi penanaman modal kelapa sawit sebesar Rp. 240 triliun dengan peluang devisa ekspor Rp. 144 triliun per tahun lenyap begitu saja. Padahal, investasi baru perkebunan kelapa sawit yang lestari tersebut dapat menyerap 400.000 pekerja langsung dan 300.000 petani plasma yang dibina intensif oleh perusahaan.

 

Hal serupa juga menimpa sektor kehutanan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan, PP PPEG juga mematikan investasi hutan tanaman industri (HTI) senilai Rp. 100 triliun dan sedikitnya 300.000 pekerja terancam menganggur. Aturan itu jelas-jelas dapat mematikan industri hulu kehutanan. Implementasi PP PPEG akan membuat investasi HTI yang aktif anjlok menjadi 27 persen.

 

Padahal kelapa sawit paling efisien karena kebun seluas 1 hektar mampu menghasilkan minyak nabati setara 10 hektar lahan pertanian kedelai. Demikian pulah pohon akasia yang ditanam di HTI dan bisa dipanen enam kali lebih cepat daripada raksasa bubur kertas dunia di negara-negara skandinavia. Realitas ini membuat Indonesia mampu mengekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) 21,2 miliar dolar AS atau Rp. 254,4 triliun, karet alam sekitar Rp. 100 triliun, serta bubur kertas dan kertas Rp. 20 triliun.

 

Dunia usaha tersentak menyaksikan pemerintah membahas, menyusun dan menerbitkan PP PPEG dengan kacamata kuda. Tudingan bahwa investor adalah dalang kerusakan di lahan gambut sehingga tidak perlu dilibatkan menunjukkan proses penyusunan PP PPEG yang timpang.

 

Sesuai data Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), baru 6 juta hektar dari 14 juta hektar lahan gambut di Indonesia yang dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, kehutanan dan transmigrasi. Artinya PP PPEG juga dapat menghentikan segala aktivitas masyarakat, terutama transmigran, tan memedulikan kesejahteraan rakyat di lahan gambut.

 

Sudah sepatutnya pemerintah lebih bijaksana dan seimbang menerbitkan aturan. Dunia usahapun sadar, tanpa lingkungan yang lestari, harta benda yang ada bisa sirna ditelan bencana. Marilah membangun ekonomi demi masa depan rakyat yang sejahtera. (HAMZIRWAN)

 

SOURCE : KOMPAS
DATE : 07 OCTOBER 2014
AUTHOR : HAMZIRWAN

GAPKI Sumatera Utara